IKNPOS.ID – Kalimantan Timur (Kaltim) salah satu provinsi yang ekonominya tergantung pada sektor tambang dan engeri terutama batu bara, minyak dan gas. Karena itu perekomonian Kaltim sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas global.
Menyikapi hal itu, keberadan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Kaltim pada sektor tambang dan energi. Kaltim bisa memanfaatkan dampak positif dari pemindahan ibu kota negara ke IKN itu.
Pembangunan IKN di Kaltim seharusnya mampu membawa prospek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi.
Related Post
Dengan pembangunan IKN yang dimulai sejak 2023 diperkirakan baru akan sempurna pada 2045, Oxford Economics memperkirakan sektor konstruksi akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4.9% per tahun pada 2024 – 2045.
Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede Josua Pardede mengatakan, ada kebutuhan mendesak untuk diversifikasi ekonomi Kaltim, dengan memanfaatkan potensi sektor-sektor seperti manufaktur, agrikultur, dan pariwisata.
Hal ini akan membantu Kaltim mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
“Pembangunan IKN di Kalimantan Timur membawa prospek pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas konstruksi dan investasi. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian Kaltim,” ujar Josua saat menjadi narasumber Temu Responden Bank Indonesia Provinsi Kaltim Tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis, 10 Oktober 2024 lalu.
Josua menyarankan Kaltim memperbaiki iklim investasi dengan fokus pada peningkatan infrastruktur fisik dan digital untuk menarik lebih banyak investor ke sektor non-komoditas.
Terlebih, pembangunan IKN sudah berlangsung secara masif, terutama untuk area pusat pemerintahan.
Total APBN yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2022 – 2024 mencapai IDR76,2 triliun, atau sudah mencapai 85% dari total kontribusi APBN untuk IKN (IDR89,4 triliun)
Dalam rencana pengembangannya, terdapat Kawasan IKN (KIKN) dan Kawasan Pengembangan IKN (KP-IKN), yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dengan demikian diperlukan koordinasi yang erat dengan kedua Pemda setempat.
Josua juga menyarankan perlu meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi baru.
“Tapi perlu diperhatikan, pengembangan IKN juga dekat dengan hutan konservasi, sehingga investasi yang hadir harus dipastikan tidak mengurangi nilai manfaat dari hutan konservasi tersebut,” pungkasnya.
Terverifikasi Dewan Pers