IKNPOS.ID – Sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki daya tarik bagi investor asing.
Menurut Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik, dalam perspektif ekonomi dan IKN, posisi Kaltim sangat rasional, karena Kaltim memiliki infrastruktur yang sudah cukup memadai.
Berdasarkan fakta itu, sejumlah negara di Eropa telah menyatakan kesiapan untuk berinvestasi energi terbarukan yakni listrik tenaga surya atau solar cell di Provinsi Kaltim.
Related Post
Menurut Akmal, keinginan investasi tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah duta besar saat menghadiri undangan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, di Jakarta.
“Energi yang akan dikembangkan adalah tenaga surya atau solar cell. Usaha tersebut potensial dikembangkan di Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser dan Kutai Barat,” kata Akmal, Rabu 16 Oktober 2024.
Akmal mengungkapkan, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dan dihadiri oleh sejumlah Duta Besar negara sahabat di antaranya Duta Besar Selandia Baru Kevin Burnett, ONZM, Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Duta Besar Finlandia Pekka Kaihilahti, Duta Besar Swedia Daniel Blockert, Duta Besar Denmark Sten Frimodt Nielsen, Duta Besar Italia Mr Benedetto Latteri, Duta Besar Irlandia Padraig Francis dan Duta Besar Swiss Olivier Zehnder.
Akmal juga mengatakan, pertemuan tersebut membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim.
“Ketertarikan ini sangat baik, sebab faktanya hingga saat ini dominasi penggunaan energi di Kaltim masih dominan menggunakan energi berbahan fosil alias energi tak terbarukan,” kata Akmal.
Kaltim sendiri, kata Akmal, akan terus bertransformasi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan.
Di sejumlah perusahaan tambang misalnya, saat ini sudah perlahan mulai mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam operasional tambang mereka. Seperti diterapkan PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.
Terverifikasi Dewan Pers