IKNPOS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengajak organisasi masyarakat (ormas) menjaga wilayah tetap kondusif menjelang Pilkada serentak digelar 27 November 2024.
Terlebih saat ini memasuki tahapan kampanye yang berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.
“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta mengeleminir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak pada kualitas demokrasi,” ujar Akmal Malik, dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa 15 Oktober 2024.
Related Post
Koordinasi antara pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan.
“Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, ataupun kekerasan,” pesannya.
Akmal Malik, mengatakan, ormas memiliki peran penting dalam menjaga kondusifitas daerah dalam suasana politik seperti sekarang.
Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik antar masyarakat.
“Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim,” ujarnya.
Tidak hanya ormas, Akmal Malik mengajak semua pihak melakukan upaya kolektif untuk mewujukdkan Pilkada serentak yang damai dan kondusif.
Dimulainya tahapan kampanye pada Pilkada Serentak di Kaltim, akan berpotensi menyebabkan gesekan karena perbedaan pilihan politik antar masyarakat.
Maka perlu dilakukan edukasi dan pemahaman agar masyarakat dapat berkontribusi melaksanakan hak-hak demokrasinya dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
Terverifikasi Dewan Pers