IKNPOS.ID – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa bandara komersial di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun akan siap melayani jemaah umrah dari seluruh wilayah Kalimantan.
Dengan panjang runway mencapai 3.000 meter, bandara tersebut akan dapat melayani penerbangan langsung tanpa perlu singgah di bandara lain.
“Jemaah umrah se-Kalimantan bisa terbang dari sini. Jika runway sepanjang 3.000 meter, pesawat sekelas Boeing 777 dapat langsung berangkat tanpa perlu singgah di bandara lain,” ujar Menhub Budi di IKN, dikutip Senin, 14 Oktober 2024.
Related Post
Pembangunan Bandara IKN ini menggunakan anggaran sebesar Rp 4,2 triliun dan dirancang untuk memenuhi standar internasional.
Menhub Budi optimistis bandara tersebut memiliki prospek cerah karena akan menjadi salah satu pusat konektivitas internasional yang penting, khususnya dengan Kota Balikpapan yang telah memiliki bandara komersial besar.
“Bandara IKN akan menjadi hub penerbangan internasional yang penting di masa depan. Dengan adanya konektivitas internasional yang baik, bandara ini memiliki potensi besar,” katanya.
Fasilitas Bandara IKN
Bandara IKN yang dibangun di atas lahan seluas 347 hektare memiliki lebar runway 45 meter, dan dapat melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777.
Bandara ini juga dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi, yang dirancang untuk menangani arus penumpang dengan baik.
Menhub Budi Karya Sumadi sempat meninjau langsung pembangunan bandara ini dan memastikan bahwa semua infrastruktur utama, termasuk runway, taxiway, dan apron, telah memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi bandara internasional.
Proyek VVIP Bandara IKN
Berdasarkan dokumen LPSE Kementerian PUPR, proyek pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR memiliki nilai pagu Rp 4,286 triliun.
Paket proyek ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas di sisi udara, seperti runway sepanjang 3 km, taxiway sepanjang 0,29 km, apron sepanjang 0,47 km, dan pembangunan jalan relokasi sepanjang 4 km.
Terverifikasi Dewan Pers