IKNPOS.ID – Para bos perusahaan besar, terutama dari sektor pertambangan, menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu 9 Oktober 2024, mereka menyampaikan rencana tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan IKN.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, yang turut mendampingi para pengusaha, mengatakan bahwa mayoritas dari mereka merupakan perusahaan tambang dengan operasi yang berbasis di Kalimantan.
Related Post
Investasi ini, lanjut Rosan, bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal dengan konsep “dari Kalimantan untuk Kalimantan.”
“Mereka dan kita bertemu dengan Bapak Presiden untuk menyatakan minat berinvestasi di IKN. Kesempatan ini terbuka, dan mereka sebagai perusahaan batu bara yang beroperasi di Kalimantan akan mengusung tema dari Kalimantan untuk Kalimantan,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Dalam rencana investasi ini, pengusaha tambang berencana membentuk konsorsium khusus yang akan fokus pada pengembangan berbagai fasilitas di IKN Nusantara.
Fasilitas yang akan dibangun mencakup infrastruktur gaya hidup seperti restoran, taman bermain, atau theme park, yang diharapkan bisa menunjang kebutuhan warga dan pengunjung di ibu kota baru.
“Investasi ini bervariasi, dan rencananya mereka akan membentuk konsorsium untuk menjalankan investasi tersebut,” jelas Rosan.
Namun, saat ditanya soal besaran nilai investasi yang akan dihimpun dari para pengusaha tambang, Rosan belum memberikan rincian pasti.
Ia menjelaskan bahwa pembentukan konsorsium baru berada pada tahap inisiasi, dan kajian lebih mendalam tentang potensi investasi sedang dilakukan.
“Ini masih inisiasi awal, nanti kita akan lihat lebih lanjut apa saja peluang yang ada di IKN,” tambahnya.
Dengan adanya minat yang kuat dari para pengusaha ini, pembangunan IKN diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan menciptakan berbagai fasilitas modern yang mendukung kehidupan warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.
Terverifikasi Dewan Pers