IKNPOS.ID – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun ini menyalurkan bantuan melalui program Bengkel Motor Z-Auto.
Program Bengkel Motor Z-Auto ini menyasar pelaku usaha bengkel motor di Samarinda dengan nilai Rp 400 juta.
Para pelaku usaha bengkel motor nantinya akan mendapat pembinaan dari Baznas kemudian mendapatkan tambahan modal.
Related Post
Para pelaku usaha bengkel diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dan merekrut lulusan SMK.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyambut baik langkah Baznas memperlebar jangkauan penerima manfaat atau mustahik menyasar pelaku usaha bengkel.
“Kami menyambut baik program ini. Tentu akan sangat membantu masyarakat Kaltim yang memerlukan.” ujar Sekda Kaltim saat membuka Bengkel Motor Z-Auto Baznas Provinsi Kaltim di Baznas Kaltim Jalan Harmonika Samarinda, Selasa 1 September 2024.
Menurutnya, Baznas sudah masuk ke sektor perbengkelan motor namun khsuus bengkel yang telah aktif bukan baru.
“Harapannya bantuan bisa dimanfaatkan secara profesional,” sambungnya.
Program ini diyakininya akan banyak menyerap tenaga kerja baru, saat usaha perbengkelan motor itu terus berkembang.
Karena pemilik usaha perbengkelan tidak akan mampu mengerjakan sendiri perbaikan motor yang mulai menumpuk.
Dia menyarankan pelaku usaha bengkel merekrut siswa SMK atau juga kerja sama dengan perusahaan.
“Saya sarankan nanti bisa kerja sama dengan siswa SMK. Bisa kerja sama dengan perusahaan yang bukan korporasi. Menjadi pekerja mandiri. Jangan sungkan menerima siswa magang. Nanti leading sector-nya Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Ke depan ia berharap pelayanan bengkel-bengkel motor binaan Baznas ini tidak kalah dengan bengkel-bengkel besar.
Sekda Kaltim juga menyarankan agar bengkel mematok harga mahal, asalkan barang yang digunakan asli bukan abal-abal.
“Harga boleh mahal, asal barangnya asli bukan abal-abal. Kepercayaan konsumen itu harus dijaga, harus jujur. Jangan suka bohong-bohong,” sarannya.
Dia juga menyarankan agar Baznas agar memperluas cakupan kerja sama dengan perangkat daerah. Mereka bisa masuk dalam usaha ritel dan pangan.
Terverifikasi Dewan Pers