IKNPOS.ID – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), pada 25-27 September 2024.
Salah satu peserta yang hadir adalah Baitul Mal Aceh (BMA). Banyak hal yang diperoleh selama mengikuti Rakornas BAZNAS.
Dari hasil rakornas BAZNAS itu, BMA mengusulkan agar pimpinan pusat dapat membantu beberapa persoalan yang terjadi di Aceh.
Anggota BMA, Mukhlis Sya’yameminta agar pimpinan BAZNAS Pusat membantu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Yakni mempercepat lahirnya Peraturan Pemerintah terhadap turunan dari pasal 192 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang menyebut zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
“UUPA telah berusia 18 tahun, namun implementasinya di Aceh belum optimal. Akibatnya, masyarakat dan lembaga di Aceh menanggung beban ganda berupa kewajiban membayar pajak dan zakat. Jelas disebutkan pada Pasal 180 ayat 1 bahwa zakat juga merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah,” ujar Mukhlis.
Seperti diketahui Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Rakornas BAZNAS mengusung tema “Sinergi Pengelolaan Zakat Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam rangka Sukses Astacita”.
Rakornas ini dihadiri oleh seluruh pimpinan BAZNAS dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Presiden Jokiwi dalam sambutannya mendorong BAZNAS untuk terus berinovasi dalam menggali potensi zakat nasional yang mencapai Rp 300 triliun.
Jokowi juga menyarankan agar BAZNAS dapat melakukan berbagai upaya inovatif. Seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat melalui edukasi dan sosialisasi, serta membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
“Satu hal yang paling penting adalah digitalisasi karena ini akan membuat BAZNAS bisa menjangkau lebih banyak muzakki (pembayar zakat) dan zakat yang disalurkan mustahik akan lebih tepat sasaran,” kata Kepala Negara.
Terverifikasi Dewan Pers