IKNPOS.ID – Sejumlah investor besar baik dalam negeri maupun asing kini mulai berdatangan menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Kondisi ini, membuat Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik merasa bersyukur karena proyek-proyek besar yang digarap di IKN akan berdampak secara ekonomi bagi rakyatnya.
Related Post
Akmal Malik usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) groundbreaking mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Jokowi berupaya mengundang investasi ke IKN.
Meski proyeknya masuk ke IKN tapi dampak ekonomi diyakini mengalir ke Kaltim
“Walaupun undangannya (investasi) ke IKN, tapi dampak ekonominya pasti ke Kaltim,” ujar Akmal Malik.
Ada sejumlah proyek besar yang telah diresmikan Jokowi, Rabu 25 September 2024.
Pertama, Teras Hutan Ibu Kota Nusantara By Plataran. Titik kedua, PT Australian Independence School, d’primahotel Nusantara, PT Magnum Nusantara dan Delonix Nusantara.
Proyek-proyek itu berasal dari 3 investasi dalam negeri dan 3 investasi asing.
PT Australian Independence School adalah investor asal Australia, PT Magnum Nusantara dari Rusia dan Delonix Nusantara dari China. Sedangkan tiga investor lainnya berasal dari Indonesia.
Pembangunan berbagai proyek IKN lanjut Akmal Mali, akan menggunakan banyak material dan keperluan pendukung lainnya. Karena itu Kaltim harus bersiap diri untuk melayani keperluan raw material.
Terlebih sebelum masuk ke IKN, barang-barang tersebut akan melintasi Kaltim dan itu dipastikan secara ekonomi akan berdampak luar biasa.
“Ini tiga investor asing pertama yang berinvestasi di IKN. Investasinya sangat besar, ada Rp100 miliar dan ada yang Rp500 miliar,” Akmal merinci.
Dengan banyaknya proyek masuk ke IKN, diharapkan sebagian bisa mampir ke Kaltim.
“Kita berharap investasi makin banyak masuk ke IKN dan sebagian juga mampir di Kaltim.
Akmal akan mendukung investasi ke IKN karena uangnya juga akan mengalir ke Kaltim.
“Silakan investasi ke IKN, tapi uangnya juga mengalir ke Kaltim. Itu harapan kita,” tandas Akmal.
Terverifikasi Dewan Pers