IKNPOS.ID – Pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan progres signifikan.
Hingga saat ini, sebanyak 14 unit rumah telah selesai dibangun dan siap digunakan. Pada Oktober 2024, jumlah ini ditargetkan bertambah menjadi 28 unit.
Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis Hidayat Sumadilaga, mengonfirmasi perkembangan ini.
Related Post
Menurutnya, rumah-rumah yang rampung saat ini sudah mulai ditempati oleh para menteri yang bertugas ke IKN, termasuk saat perayaan HUT RI ke-79 dan sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.
“Kan sekarang baru 14, nanti mungkin dua kali lipatnya, sekitar 28 unit siap dihuni pada Oktober,” kata Danis di kantornya, dikutip Sabtu 21 September 2024.
Danis menjelaskan, bahwa 14 unit RTJM yang telah selesai dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan pendingin ruangan (AC).
Beberapa menteri bahkan sudah mulai menginap di sana saat berkunjung ke IKN.
“Saya temenin Pak Menteri nginap di sana, semua fasilitas seperti listrik, air, AC sudah bisa dipakai,” tambahnya.
Secara keseluruhan, terdapat 36 unit rumah jabatan menteri yang direncanakan dibangun di IKN. RTJM tersebut terdiri dari 11 unit yang berada di kawasan downslope dan 25 unit di upslope, semuanya dibangun di atas lahan seluas 20,4 hektare.
RTJM ini dibangun dengan dua lantai. Lantai basement difungsikan sebagai kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Lantai pertama diperuntukkan sebagai area kedinasan, sementara lantai kedua menjadi area privat bagi keluarga para menteri.
Setiap unit rumah memiliki luas lahan sekitar 1.000 meter persegi, dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi, dilengkapi dengan perabotan dan meubelair.
Perabotan yang digunakan dalam pembangunan rumah jabatan menteri ini semuanya merupakan produk lokal, sebagai bagian dari komitmen pemerintah mendukung industri dalam negeri.
Dengan rampungnya sebagian rumah ini, para menteri yang bertugas di IKN diharapkan dapat tinggal dengan nyaman dan mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan di ibu kota baru tersebut.
Terverifikasi Dewan Pers