Saya tidak kenal Ais. Tapi kenal ayahnya: Muhammad Asfar. Tokoh Universitas Airlangga. Doktor ilmu politik. Disertasinya tentang perilaku pemilih di Pemilu.
Ais adalah anak keempat atau kelima Asfar: tergantung bagaimana cara menghitungnya. Ada yang bilang anak kembar yang lahir duluan justru disebut adik.
Ais memang anak kembar keempat dan kelima. Kembarannya juga wanita: Anis Safinah Asfar. Ais dipanggil Iis. Anis dipanggil Iin.
Related Post
Ais diambil dari nama istri Nabi Muhammad yang paling cerdas: Aisyah. Shafiyah berarti membawa kedamaian.
Sedang Anis diharapkan jadi teman baik sesuai dengan arti nama itu. Safinah diambil dari kata ”Safinatun Najah”, nama kitab fikih karya Imam Syafii.
“Tidak sulit membedakan. Wajah mereka tidak sangat mirip,” ujar Asfar.
Asfar dikenal sebagai ”dukun politik” di Indonesia. Ia punya lembaga jajak pendapat: Pusdeham. Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Independen.
Hasil jajak pendapat Pusdeham hampir selalu tepat. Baik secara nasional maupun di sebuah Pilkada.
Anda sudah tahu bahwa Anda tidak pernah tahu itu. Asfar memang tidak pernah mengumumkan hasil jajak pendapat Pusdeham. Ia hanya mengedarkannya untuk kalangan terbatas.
“Tanpa mengumumkan hasil kajian saja saya sudah kewalahan,” ujar Asfar tadi malam. “Saya sudah menolak-nolak klien,” tambahnya.
Asfar memang bukan tipe orang yang rakus. Ia membatasi jumlah klien. Maksimal 40 kabupaten/kota dan 40 calon anggota DPR/DPRD.
Pusdeham sangat menjaga akurasi. Ia tidak mau menangani terlalu banyak klien.
Di Pilpres yang barusan, Asfar juga melakukan penelitian. Hasilnya: Prabowo akan menang 51 persen.
Ketika tim Prabowo mengetahui itu mereka minta agar Pusdeham membukanya ke publik. Asfar tidak mau. Banyak yang marah kepadanya. Asfar tetap tidak mau merilisnya.
Asfar sangat layak menjadi guru besar. Sudah waktunya pula. Tapi ia tidak pernah mau mengurusnya.
“Takut terikat jadwal mengajar yang ketat,” katanya.
Asfar terlihat sangat fokus di lembaga yang ia dirikan. Juga fokus ”membesarkan” lima orang anaknya.
Terverifikasi Dewan Pers