“Kalau mau, Presiden Prabowo tinggal perintahkan saja agar IKN tidak jadi mangkrak,” kata Didik.
Sementara itu, Dahlan Iskan menilai proyek IKN menghadirkan dilema. Di satu sisi pembangunan sudah berjalan, namun di sisi lain pemanfaatannya belum jelas.
Ia menyebut sejumlah infrastruktur utama telah berdiri, mulai dari istana presiden, istana wakil presiden, gedung kementerian koordinator, hingga bandara VVIP. Namun, menurutnya, fasilitas tersebut belum dapat digunakan secara optimal.
“Yang jadi pikiran kita, mau diapakan semua bangunan itu? Karena jelas-jelas mau ditempati ya belum bisa. Tapi kalau ditelantarkan juga, uang yang sudah terpakai sekian banyak itu pertanggungjawaban ilmiahnya bagaimana?” ujar Dahlan.
Dahlan juga menyoroti proyek ini dari sisi efisiensi investasi atau incremental capital output ratio (ICOR). Ia menilai setiap investasi seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang terukur, sementara dalam kasus IKN hal tersebut belum terlihat jelas.
Salah satu yang disorot adalah pembangunan bandara VVIP yang dinilai terlalu dini, mengingat akses ke kawasan IKN dari Bandara Sepinggan di Kalimantan Timur relatif dekat.
“Naik mobil 45 menit sampai. Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang?” katanya.
Ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah proyek lain yang dinilai belum optimal pemanfaatannya, seperti Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga bandara baru di Kediri.
Sebagai solusi, Dahlan mengusulkan agar bandara VVIP di IKN dialihfungsikan menjadi fasilitas militer agar tetap memberikan nilai strategis dan ekonomi.
“Kalau saya diberi wewenang, bandaranya sendiri akan saya jadikan bandara militer. Supaya tetap ada gunanya,” ujar Dahlan.
Menurutnya, pendekatan serupa perlu diterapkan pada berbagai infrastruktur lain yang sudah terbangun namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan kondisi saat ini, IKN dinilai telah menjadi fakta pembangunan yang tidak mudah dibatalkan. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah adalah memastikan seluruh aset yang telah dibangun dapat digunakan secara produktif agar tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.
