Selanjutnya pada 7 Mei 2026 di Lampung, BTN kembali menggelar akad massal KPP dengan realisasi pembiayaan KPP Supply sebesar Rp162,6 miliar untuk 100 debitur, serta KPP Demand sebesar Rp4,6 miliar.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BTN untuk mempercepat penyerapan pembiayaan sekaligus memperkuat keterhubungan antara sisi pengembang dan konsumen di daerah.
Pada sisi pasokan secara nasional, KPP Supply BTN mencatatkan pencairan sebesar Rp1,98 triliun dengan dukungan 178 debitur skala UMKM maupun wilayah.
Wilayah Jawa Barat menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penyaluran tersebut, disusul wilayah Sulampua yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Kinerja tersebut mencerminkan komitmen BTN dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan secara lebih merata di berbagai daerah.
Sementara itu, dari sisi permintaan masyarakat, KPP Demand BTN berhasil menjangkau 781 debitur secara nasional dengan nilai pencairan mencapai Rp987 miliar.
Wilayah Jabanus menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menambahkan bahwa integrasi antara KPP Supply dan KPP Demand menjadi salah satu strategi penting BTN untuk memperkuat penyerapan pembiayaan perumahan di lapangan.
“Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau harus diimbangi dengan kesiapan pasokan dari pengembang. Karena itu BTN terus melakukan penyelarasan agar proyek-proyek yang didukung melalui KPP Supply dapat terhubung langsung dengan basis konsumen KPP Demand kami. Dengan integrasi tersebut, proses penyaluran pembiayaan perumahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Nixon.
BTN juga terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan melalui berbagai inisiatif digital dan pengembangan ekosistem, di antaranya melalui platform Bale Properti serta penguatan kapabilitas mitra pengembang lewat program BTN Housingpreneur.
Melalui berbagai langkah tersebut, BTN optimistis dapat menjaga pertumbuhan penyaluran KPP hingga akhir tahun sekaligus mendukung target pembiayaan perumahan nasional dan memperluas inklusi finansial bagi masyarakat Indonesia.
