Home Borneo Masalah Limbah Belum Beres, BGN Hentikan Operasional 74 SPPG di Kaltim
Borneo

Masalah Limbah Belum Beres, BGN Hentikan Operasional 74 SPPG di Kaltim

Share
Penutupan Sementara SPPG Kalimantan Timur
Ilustrasi logo: Badan Gizi Nasional menghentikan operasional 74 SPPG di Kalimantan Timur akibat masalah IPAL.
Share

IKNPOS.ID – Upaya menjamin standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru yang lebih ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi membekukan sementara aktivitas operasional 74 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur.

Keputusan tegas ini tertuang dalam surat resmi nomor 1204/D.TWS/3/2026. BGN menginstruksikan penghentian layanan sejak akhir Maret lalu karena puluhan unit tersebut kedapatan belum memiliki Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Tanpa sistem sanitasi yang sesuai standar, risiko terhadap mutu gizi dan higienitas produksi pangan menjadi taruhan utama.

Komitmen Standar Sanitasi Mutlak

Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari tata kelola penyelenggaraan MBG tahun anggaran 2026. Penemuan di lapangan menunjukkan bahwa aspek sanitasi di puluhan titik tersebut belum selaras dengan kriteria teknis yang ditetapkan pusat.

“Kami memprioritaskan keamanan konsumsi masyarakat. Tanpa IPAL yang standar, kualitas produksi bisa terganggu,” tulis BGN dalam keterangan resminya.

Selain penghentian layanan fisik, pemerintah juga menangguhkan penyaluran dana bantuan bagi SPPG yang terdampak. Pengelola diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh dan menyerahkan bukti verifikasi kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN sebelum diizinkan beroperasi kembali.

Respons dan Koordinasi Pemprov Kaltim

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh penegakan aturan ini. Meskipun keputusan berada di tangan pusat, Pemprov Kaltim terus memantau perkembangan perbaikan fasilitas tersebut secara intensif.

“Instruksi ini murni dari BGN pusat untuk memastikan standarisasi. Kami di daerah tetap berkoordinasi agar proses administrasi dan layanan gizi bagi masyarakat yang mendesak tidak terhenti total,” ujar Sri Wahyuni.

Senada dengan Sekda, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengungkapkan bahwa proses pembenahan sedang berjalan cepat. Hingga 8 April 2026, tercatat 71 unit SPPG telah menyelesaikan kewajiban teknisnya. Hanya tersisa tiga unit lagi yang masih dalam tahap pengerjaan akhir.

Share
Related Articles
Strategi Pagar Betis Karhutla IKN
Borneo

Lima Daerah Penyangga Siaga Kepung Karhutla di IKN Lewat Strategi Pagar Betis

IKNPOS.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)...

Bahaya dan cara mengusir beruang madu
Borneo

Awas Bahaya Beruang Madu! Kenali Cara Mengusir Satwa yang Teror Warga Marah Haloq Kutim

IKNPOS.ID – Munculnya predator di lingkungan pemukiman bukan lagi sekadar isu di...

Borneo

Warga Sepaku Ditemukan Tewas di Sungai, Diduga Diterkam Buaya di Kawasan IKN

IKNPOS.ID - Seorang warga yang tinggal di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara...

Borneo

Imbas IKN, Permintaan Rumah di Balikpapan Diprediksi Naik pada 2026

IKNPOS.ID - Permintaan rumah di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur diperkirakan akan meningkat...