Ia menegaskan bahwa visi pemerintah saat ini adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Dalam mencapai target tersebut, pemerintah mengedepankan kebijakan berbasis data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Pemerintah hari ini mengedepankan DTKS. Ini adalah upaya berbasis data (data driven). Kita berusaha semaksimal mungkin agar penerima manfaat adalah orang-orang yang memang berhak,” tegasnya.
Transparansi Melalui Buku Saku 0%
Peluncuran Buku Saku 0% Manfaat dan Kesejahteraan Tahun 2026 menjadi instrumen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman publik mengenai mekanisme bantuan sosial. Dokumen ini mencakup panduan program Sekolah Rakyat, bantuan kesehatan PBI JKN, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Melalui integrasi berbagai program tersebut dan penguatan data, pemerintah berupaya memastikan jaring pengaman sosial dapat memutus rantai kemiskinan ekstrem dan mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat. *
