IKNpos.id – Di sudut Samarinda Seberang yang sarat sejarah, suara kayu yang beradu dari Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) kini terdengar seperti simfoni harapan baru. Pemerintah Kota Samarinda secara resmi menaikkan level Kampung Tenun menjadi Desa Wisata Maju.
Langkah ini bukan sekadar memberi label, melainkan mentransformasikan total sebuah kawasan permukiman menjadi pusat pelestarian budaya sekaligus motor penggerak ekonomi kreatif.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, di Samarinda, Rabu, menegaskan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan magnet besar yang akan mendongkrak arus kunjungan wisatawan ke wilayah penyangga, termasuk Samarinda.
Namun, ia mengingatkan bahwa peluang emas ini menuntut kesiapan identitas kota yang kuat.
“Kita berada di gerbang IKN. Peluang menjadi kota tujuan wisata terbuka lebar, tapi potensi besar itu tidak akan berarti tanpa penguatan branding. Kita harus memposisikan Samarinda sebagai kota yang benar-benar menarik untuk dikunjungi,” ujar Marnabas usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif.
Kini, para pengunjung tidak hanya sekedar datang untuk membeli sehelai kain, tetapi diajak masuk ke dalam narasi panjang setiap helai benang yang ditentukan dengan kesabaran luar biasa.
Sentuhan Modernitas di Balik Tradisi Kuno
Penataan kawasan Kampung Tenun kini tampil lebih segar dan Instagramable tanpa menghilangkan esensi budayanya. Jalur pejalan kaki yang tertata rapi, galeri pameran yang modern, hingga paket wisata edukasi “Menenun Sehari” menjadi daya tarik utama bagi generasi milenial dan gen Z.
Ia mengatakan momentum ini tidak sekadar menjadi seremoni di atas kertas. Penandatanganan PKS ini dirangkaikan dengan peluncuran program pengembangan pariwisata serta business matching pembiayaan, edukasi, dan literasi keuangan bagi UMKM melalui Program BUMI ETAM seri ke-11.
Hadir dalam kolaborasi besar ini berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Bank Indonesia, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
