IKNPOS.ID – Serapan anggaran pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang Januari hingga Februari 2026 telah menyentuh angka Rp1,69 triliun. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya jalan tol akses Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi motor utama penggerak realisasi tersebut.
“Nilai sebesar Rp1,60 triliun ini sama dengan terealisasi sebesar 8,92 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp18,91 triliun pada 2026,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin.
Komponen belanja modal paling besar tersedot untuk proyek jalan bebas hambatan pendukung IKN dengan nilai serapan Rp810 miliar. Jumlah ini setara dengan 7,57 persen dari keseluruhan pagu yang dialokasikan bagi pembangunan IKN.
Selain infrastruktur jalan, anggaran juga terus mengalir untuk pembangunan fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, yang meliputi gedung-gedung yudikatif, legislatif, serta perkantoran terpadu.
Tjahjo menjelaskan bahwa pagu belanja pusat di Kaltim tahun ini yang sebesar Rp18,91 triliun sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp24,41 triliun.
Di sektor lain, belanja pegawai telah terserap sebanyak Rp610 miliar atau 14,25 persen dari pagu. Sementara itu, belanja barang terealisasi senilai Rp250 miliar atau sekitar 6,69 persen dari total anggaran.
“Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, hingga saat ini alokasi pagunya belum ditetapkan, kemudian belanja fungsi pemerintahan 2026 didominasi penyaluran sektor pelayanan umum senilai Rp3,4 triliun. Disusul belanja fungsi ekonomi sebesar Rp970 miliar, meningkat 1.367 persen (yoy),” katanya.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) periode Januari sampai 28 Februari 2026 menunjukkan tren kenaikan. Persentase realisasinya berada di angka 6,59 persen (yoy) dengan nilai total mencapai Rp3,35 triliun.
Untuk instrumen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik tercatat tumbuh positif. Namun, Dana Bagi Hasil (DBH) justru terkoreksi turun hingga 74,67 persen akibat pengaruh dinamika kebijakan fiskal nasional serta penyesuaian alokasi terhadap kapasitas fiskal daerah.
Tjahjo menambahkan bahwa secara keseluruhan, total pagu belanja negara dari APBN regional Kaltim 2026 adalah sebesar Rp40,99 triliun. Hingga akhir Februari 2026, realisasi gabungan telah mencapai Rp5,04 triliun atau sekitar 12,30 persen.
