IKNPOS.ID – Di tengah upaya besar pemerintah untuk menekan pengeluaran negara, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap gaya penggunaan anggaran oleh sebagian pejabat daerah.
Pernyataan ini mencuat setelah ia menyoroti adanya pengadaan mobil dinas gubernur dengan harga fantastis hingga Rp8 miliar. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang tengah didorong pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Kritik ini langsung menjadi perhatian publik karena dianggap mencerminkan ketimpangan antara kebutuhan pelayanan masyarakat dan gaya belanja pejabat.
Sebagai perbandingan, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya justru menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, yakni Maung.
Ia menyebutkan bahwa harga kendaraan tersebut jauh lebih rendah, bahkan untuk versi dengan perlindungan tambahan.
“Mungkin karena ini Presiden ada anti peluru, jadi harganya Rp 1 miliar, tetapi tidak Rp 8 miliar,” katanya.
Mobil Maung sendiri diketahui memiliki harga sekitar Rp700 juta untuk versi standar, dan bisa mencapai Rp1 miliar untuk varian khusus.
Pernyataan ini sekaligus menjadi simbol dorongan penggunaan produk dalam negeri serta efisiensi anggaran di level tertinggi pemerintahan.
Tak hanya soal kendaraan dinas, Prabowo juga menyoroti kebiasaan pejabat yang kerap melakukan perjalanan dinas dan rapat di luar kota, bahkan di lokasi wisata.
Menurutnya, kebiasaan ini tidak lagi relevan di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara.
“Sudah ada kantor kementerian, semua pejabat maunya rapat di luar daerah, di luar kota, ada yang mau di Bali,” ujarnya.
Ia menilai, penggunaan fasilitas yang sudah tersedia seharusnya dimaksimalkan, sehingga anggaran negara bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
Jabatan untuk Rakyat, Bukan Kenyamanan
Dalam nada tegas, Prabowo mengingatkan bahwa jabatan publik bukanlah sarana untuk mencari kenyamanan, melainkan amanah untuk melayani masyarakat.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu,” tegasnya.
Pesan ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran harus berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi gaya hidup pejabat.
Presiden juga mengungkapkan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah di awal masa jabatannya telah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun.
Namun, menurutnya, angka tersebut masih bisa ditingkatkan.
“Masih banyak yang bisa kita hemat,” kata Prabowo.
Beberapa pos pengeluaran yang disorot antara lain: