IKNPOS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong pemerintah pusat agar tidak tinggal diam menyikapi persoalan gaji guru PPPK paruh waktu yang kerap mengalami keterlambatan. Ia meminta ada langkah konkret untuk membantu pemerintah daerah yang selama ini menanggung pembayaran tersebut.
Lalu menyoroti fakta bahwa hingga saat ini masih ada guru PPPK paruh waktu yang belum menerima gaji. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak dasar para tenaga pendidik.
Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan guru yang telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Mereka berhak mendapatkan gaji yang layak dan dibayarkan tepat waktu,” kata Lalu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Lalu meminta pemerintah pusat segera merumuskan kebijakan khusus guna mengatasi persoalan ini. Ia menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif agar pembayaran gaji tidak lagi tersendat.
Menurutnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah harus segera mengajukan kebutuhan anggaran pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Dengan langkah tersebut, alokasi dan pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
“Ini penting agar ada kepastian anggaran dan tidak membebani fiskal daerah yang saat ini juga terbatas,” kata dia.
Lalu juga memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menilai kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional.
“Jangan sampai mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan justru tidak mendapatkan kepastian kesejahteraan,” katanya. *
