IKNPOS.ID – Momentum bulan suci Ramadan 1447 H dimanfaatkan secara agresif oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melakukan “gerilya” sosial.
Melalui rangkaian Safari Ramadan yang digelar sejak 3 hingga 16 Maret 2026, para petinggi IKN menyambangi empat titik krusial di wilayah delineasi: Samboja, Muara Jawa, Loa Janan, dan Samboja Barat.
Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tausiyah atau buka puasa bersama, melainkan menjadi panggung “sidang rakyat” secara santai.
Masyarakat yang selama ini berada di bayang-bayang pembangunan raksasa Nusantara akhirnya mendapatkan ruang untuk menumpahkan harapan, kecemasan, hingga tuntutan fasilitas dasar yang selama ini dianggap masih tertinggal.
“Safari Ramadan ini adalah momen krusial untuk menyambangi masyarakat secara langsung. Ini sejalan dengan amanat Perpres 79 Tahun 2025 untuk melakukan percepatan pembangunan yang tidak meninggalkan warga lokal,” tegas Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN.
Ironi Air Bersih dan Mimpi Pintu Tol
Di balik megahnya gedung-gedung pemerintahan yang mulai menjulang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), warga di wilayah delineasi justru menyuarakan fakta yang memilukan.
Salah satu aspirasi paling mendesak datang dari Muara Jawa, di mana sekitar 40.000 jiwa masih mendambakan akses air bersih yang layak.
Ironisnya, wilayah ini berada sangat dekat dengan aliran Sungai Mahakam, namun infrastruktur air bersih belum menyentuh mereka secara maksimal.
Tak hanya soal perut dan dahaga, warga juga menuntut perbaikan konektivitas dan pendidikan tinggi guna menjamin masa depan generasi muda lokal di tengah persaingan IKN yang ketat:
- Pintu Tol Muara Jawa: Warga mendesak adanya akses tol langsung untuk mempermudah mobilitas dan menghidupkan ekonomi lokal.
- Pembangunan Perguruan Tinggi: Aspirasi pembangunan kampus mulai diseriusi dengan upaya penyediaan lahan sebagai syarat mutlak fasilitas pendidikan tingkat atas.
- Layanan Dasar: Peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur jalan lingkungan.
Menanggapi “curhatan” warga tersebut, Otorita IKN menjanjikan pola pembangunan yang partisipatif.
