IKNPOS.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, memicu kontroversi. Sebanyak 743 siswa dan 50 guru di SMA Negeri 1 Rasau Jaya melakukan aksi pengembalian massal paket makanan yang mereka terima pada Selasa (24/2/2026).
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes karena komposisi menu yang dibagikan dinilai jauh dari standar kecukupan nutrisi dan tidak layak disebut sebagai “makan bergizi”.
Menu “Minimalis” untuk Jatah Dua Hari
Pihak sekolah mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah melihat isi paket yang diklaim sebagai jatah konsumsi untuk dua hari tersebut. Alih-alih mendapatkan makanan berat dengan gizi seimbang, para siswa justru menerima paket yang lebih menyerupai camilan ringan.
Rincian Isi Paket MBG yang Ditolak:
- Jagung: Setengah tongkol
- Buah-buahan: 5 butir kurma, 3 buah kelengkeng, dan 1 buah jeruk.
- Kue/Snack: 1 buah piscok (pisang cokelat) dan 1 buah bolu kukus.
Vivi Awalia, salah satu guru di SMAN 1 Rasau Jaya, menegaskan bahwa penolakan ini adalah reaksi wajar atas ketidaksesuaian anggaran dengan realitas di lapangan.
“Menunya jagung setengah, kurma lima, kelengkeng tiga, jeruk satu, piscok satu, dan bolu satu. Itu untuk jatah dua hari. Wajar jika kami menolak karena tidak memenuhi kebutuhan gizi harian,” ujar Vivi kepada media.
743 Siswa dan 50 Guru Suarakan Kekecewaan
Penolakan kolektif ini melibatkan seluruh elemen sekolah. Pihak SMAN 1 Rasau Jaya menekankan bahwa aksi ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan kritik konstruktif agar program nasional ini tidak salah sasaran.
Poin Keberatan Pihak Sekolah:
Ketidaksesuaian Anggaran: Komposisi makanan dianggap tidak sebanding dengan budget yang dialokasikan pemerintah.
Defisit Nutrisi: Menu yang diterima didominasi karbohidrat dan gula dari kue, tanpa protein yang mencukupi untuk pertumbuhan siswa.
Standar Kelayakan: Kualitas bahan pangan yang diberikan dipertanyakan efektivitasnya dalam meningkatkan kesehatan pelajar.
Desakan Evaluasi Total Program MBG di Kubu Raya
Insiden pengembalian makanan ini menjadi sinyal merah bagi pengelola program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah. Sekolah berharap pemerintah segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap vendor atau penyedia jasa makanan.
