IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sebagai fondasi utama pembangunan dan tata kelola pemerintahan di ibu kota baru. Langkah ini dinilai krusial mengingat IKN bukan hanya proyek infrastruktur, tetapi juga ruang pembentukan sistem kerja pemerintahan yang terintegrasi sejak awal.
Penguatan kolaborasi tersebut mengemuka dalam rangkaian kegiatan yang dihadiri sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai instansi yang telah lebih dulu bertugas di Nusantara. Keterlibatan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Bank Indonesia menunjukkan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara lintas sektor dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menyampaikan bahwa kerja bersama antarinstansi menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif di kota baru ini. Ia menekankan pentingnya semangat kolektif dalam membangun sistem pelayanan publik yang adaptif.
“Mudah-mudahan melalui arahan dan perhatian yang diberikan, kami mendapatkan kekuatan untuk terus bekerja sama dan berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Karena ini kota baru dengan budaya kerja baru, kami yakin dukungan ini akan menjadi energi bagi kami semua yang bertugas di Nusantara,” ujarnya.
Kota Baru, Budaya Kerja Baru
IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian infrastruktur fisik, tetapi juga pembentukan budaya kerja yang berbeda dari pola birokrasi sebelumnya.
Di Nusantara, ASN dari berbagai instansi ditempatkan dalam satu ekosistem kerja yang sama. Interaksi lintas kementerian menjadi bagian dari aktivitas harian. Situasi ini mendorong terciptanya koordinasi yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih terintegrasi.
Konsep kolaborasi lintas lembaga ini menjadi penting karena struktur pemerintahan nasional selama ini kerap berjalan dalam sekat sektoral. Di IKN, sekat tersebut diupayakan diperkecil melalui pendekatan kerja bersama sejak tahap awal pembangunan.
Kolaborasi yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Setiap kebijakan dan program yang dirancang di kawasan IKN mempertimbangkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari perencanaan kawasan, penyediaan layanan kesehatan, pembangunan hunian ASN, hingga sistem transportasi dan layanan publik lainnya.
