IKNPOS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan, melainkan momentum besar untuk membangun cara baru dalam tata kelola negara.
Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan kuliah umum kepada aparatur sipil negara (ASN) yang telah bertugas di IKN. Kegiatan itu diselenggarakan di Kantor Kemenko 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Jumat (13/2/2026).
Dalam pemaparannya, Rini menekankan bahwa IKN adalah kesempatan langka untuk merancang ulang bagaimana pemerintah bekerja, membuat keputusan, hingga menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi dan modern.
Menurutnya, kualitas birokrasi yang tumbuh di IKN akan menjadi representasi wajah peradaban baru Indonesia di masa depan. Karena itu, pola kerja, budaya organisasi, hingga sistem layanan harus dirancang lebih adaptif sejak awal.
“IKN bukan hanya memindahkan kantor, tapi membangun sistem kerja baru yang lebih kolaboratif, cepat, dan terintegrasi,” ujarnya di hadapan para ASN.
Ia juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang mengutip pemikiran Thucydides mengenai pentingnya fondasi kekuatan sebuah bangsa.
Bagi MenPANRB, salah satu fondasi utama tersebut adalah birokrasi yang unggul, adaptif, serta mampu bekerja lintas sektor dan lintas batas kewenangan.
Bangun Smart Governance dari Nol
Rini menggambarkan IKN sebagai ruang ideal untuk membangun konsep smart governance sejak awal, bukan sekadar memperbaiki sistem lama yang sudah berjalan.
Melalui pendekatan layanan berbagi pakai seperti shared office dan shared system, kolaborasi antarinstansi didorong semakin kuat. Fasilitas dapat dimanfaatkan bersama, proses kerja dipangkas, dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat serta efisien.
Konsep ini diyakini mampu menghilangkan sekat birokrasi yang selama ini kerap memperlambat pelayanan publik.
Selain itu, integrasi sistem digital antar kementerian dan lembaga juga menjadi kunci agar layanan masyarakat dapat diakses dalam satu ekosistem terpadu.
