IKNPOS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan dampak signifikan, tak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga dalam penciptaan lapangan kerja. Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ratusan ribu tenaga kerja telah terserap melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Ermia Sofiyessi, mengungkapkan jumlah tenaga kerja baru yang tercipta lewat program tersebut hampir menyentuh angka 900 ribu orang.
“Capaian lapangan kerja baru di SPPG kita sudah mencapai 897.777,” ucap Ermia Sofiyessi di Jakarta, Jumat 13 Februari 2026.
Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, jaringan layanan SPPG juga semakin meluas. Hingga 12 Februari 2026, ribuan unit telah aktif beroperasi dan menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ermia memaparkan, saat ini sebanyak 21.897 SPPG telah berjalan dan memberikan layanan kepada sekitar 65 juta penerima manfaat. Sasaran program mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA, serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Per 12 Februari ada 21.897 SPPG sudah berjalan. Saat ini portal sudah ditutup, hanya menunggu proses pembangunan sampai selesai. Penerima manfaat saat ini sudah mencapai 65 juta,” katanya.
BGN pun memasang target tambahan dalam waktu dekat. Pada Maret 2026, jumlah SPPG yang aktif ditargetkan meningkat menjadi 23 ribu unit. Saat ini, sekitar 5.000 SPPG masih dalam tahap pembangunan untuk mengejar target tersebut.
Jika menilik capaian sebelumnya, sepanjang 2025 tercatat 32 ribu SPPG telah beroperasi. Namun tingginya antusiasme masyarakat membuat BGN memutuskan untuk menaikkan target pada 2026 menjadi 33.670 unit. Dari total tersebut, 25.400 unit akan difokuskan di wilayah aglomerasi, sementara 8.270 lainnya disiapkan untuk menjangkau daerah terpencil.
Tak hanya memperluas jangkauan wilayah, program MBG juga memperluas kategori penerima manfaat. Pada 2025, guru dan tenaga kependidikan belum termasuk dalam daftar penerima. Namun mulai Januari 2026, kelompok tersebut resmi mendapatkan manfaat program di lingkungan sekolah.
