Pro dan Kontra di Tengah Tuntutan Efisiensi
Publik mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas Rp 8,5 miliar tersebut, apalagi dalam kondisi efisiensi anggaran. Tidak sedikit warganet yang menilai dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan di wilayah Kaltim.
Sorotan juga datang dari partai-partai politik di Senayan yang menyuarakan ketidaksetujuan atas pembelian mobil dengan nilai fantastis tersebut.
Isu ini pun sampai ke meja pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Wakil Menteri Dalam Negeri turut memberikan teguran.
Bima Arya: Belanja Sewajarnya Saja
Bima Arya Sugiarto secara terbuka menegur Rudy Mas’ud. Ia menekankan agar pengadaan mobil dinas tidak dilakukan secara berlebihan.
“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujar Bima Arya, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, seluruh belanja barang dan jasa kepala daerah memang memiliki dasar aturan yang jelas, termasuk spesifikasi seperti kapasitas mesin dan CC kendaraan. Namun, selain aspek regulasi, ada pula asas kelayakan yang harus diperhatikan.
“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” tuturnya.
Bima Arya juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Rudy. Dalam pembicaraan tersebut, Rudy menjelaskan bahwa selama ini ia menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim.
“Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja,” imbuh mantan Wali Kota Bogor itu.
Simbol Kepemimpinan atau Sensitivitas Sosial?
Polemik mobil dinas Rp 8,5 miliar ini pada akhirnya membuka diskusi yang lebih luas: sejauh mana simbol jabatan perlu diwujudkan dalam bentuk fasilitas mewah?
Di satu sisi, sebagai provinsi strategis yang menjadi lokasi IKN, Kalimantan Timur memang berada dalam sorotan nasional dan global. Namun di sisi lain, publik menuntut transparansi, efisiensi, serta kepekaan sosial dari pemimpin daerah.
Perdebatan ini belum sepenuhnya mereda. Ke depan, publik akan menanti apakah rencana pengadaan mobil dinas tersebut tetap dilanjutkan, direvisi, atau bahkan dibatalkan.
Yang jelas, isu ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan, terutama yang menyangkut anggaran miliaran rupiah, akan selalu diuji bukan hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari sudut pandang kepatutan dan empati kepada masyarakat.
