Ia menyebut sebagian besar kendaraan operasional saat ini telah berusia tujuh hingga sepuluh tahun, sehingga biaya perawatannya semakin tinggi.
“Mobil-mobil yang lama sudah dilelang. Sudah dilakukan appraisal dan dilaporkan ke BPKAD,” tuturnya.
Kendaraan baru nantinya diperuntukkan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi, badan, unsur pimpinan, sekretariat, dan fraksi, bukan untuk individu tertentu.
“Saya belum tahu secara detail siapa saja yang akan menerima. Yang pasti ada dari komisi, badan, sekretariat, dan pimpinan,” ujarnya.
Ia juga mengaku belum mengetahui secara rinci jumlah unit kendaraan yang akan dibeli.
“Saya enggak tahu berapa jumlahnya. Cuma anggarannya saja,” ucapnya.
Saat disinggung soal kemungkinan kendaraan listrik, Hamas menilai opsi tersebut kurang sesuai dengan kondisi geografis setempat.
“Gausah lah mobil listrik, nanti enggak bisa masuk lumpur. Tanah kita lumpur,” katanya.
Hamas menegaskan, setiap anggaran yang dikeluarkan harus berdampak pada peningkatan kinerja lembaga dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Semua yang kita keluarkan harus berdampak pada kinerja. Dan itu dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Hariadi (Nomorsatukaltim)
