IKNPOS.ID – Kabar mengenai iuran jumbo Indonesia untuk masuk ke Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace (BoP) sebesar US$ 1 miliar atau setara Rp16,9 triliun akhirnya menemui titik terang. Angka fantastis ini sempat memicu perdebatan panas di ruang publik, namun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, langsung pasang badan memberikan klarifikasi menohok.
Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 3 Februari 2026, Gus Yahya menegaskan bahwa iuran ini bukan sekadar biaya pendaftaran atau uang administratif yang menguap begitu saja. Dana jumbo tersebut memiliki misi kemanusiaan yang sangat krusial dan mendesak untuk masa depan Palestina.
Mobilisasi Dana Besar-Besaran Untuk Bangun Kembali Gaza
Gus Yahya menjelaskan bahwa iuran dari Indonesia dan negara partisipan lainnya akan menjadi motor utama dalam agenda pembiayaan rekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar mendarat untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina.
“Iuran itu memang dibutuhkan karena yang akan dilakukan adalah satu agenda pembiayaan besar-besaran untuk Gaza itu ya,” ujar Gus Yahya di hadapan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.
Ia menekankan bahwa langkah Prabowo Subianto ini merupakan strategi cerdas untuk menggerakkan sumber daya global demi memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak. “Itu sebagai iuran untuk, untuk Gaza, untuk pembangunan Palestina,” tuturnya menambahkan.
Tokoh Ormas Islam Kompak Dukung Langkah Strategis Prabowo
Sebelumnya, banyak pihak sempat meragukan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Namun, setelah mendapatkan paparan ekstensif dari Presiden Prabowo, seluruh pimpinan organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU dan MUI, kini berbalik arah memberikan dukungan penuh.
Prabowo kabarnya membedah secara detail kalkulasi kebijakan dan realitas geopolitik yang mengharuskan Indonesia berada di dalam sistem tersebut agar bisa melakukan intervensi nyata bagi kemerdekaan Palestina.
