IKNPOS.ID – Keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan dukungan keamanan wilayah perairan. Karenanya, peta kekuatan pertahanan laut di Kaltim bakal mengalami peningkatan signifikan.
Rencana strategis ini terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dengan Panglima Komando Daerah Angkatan Laut (Pangkodaeral), Laksamana Muda TNI Phundi Rusbandi, Rabu, 21 Januari 2026.
Dalam audiensi tersebut, Laksamana Muda Phundi Rusbandi memaparkan peta jalan (roadmap) pengembangan pangkalan militer di wilayah Benua Etam. Fokus utamanya adalah peningkatan status pangkalan dan pembentukan satuan baru di kawasan inti pemerintahan.
Fokus utama tahun ini adalah peningkatan status Lanal Balikpapan menjadi Tipe A untuk mendukung mobilitas di sekitar IKN.
“Kami akan menambah Pos AL di kawasan IKN. Ke depannya, wilayah ini akan berdiri sendiri sebagai Kodaeral Ibu Kota atau Kodaeral 15,” jelas Phundi.
Ia juga menjelaskan, dalam jangka panjang, pos di IKN tersebut diproyeksikan berdiri sendiri menjadi satuan komando setingkat Kodaeral Ibu Kota atau disebut Kodaeral 15.
Saat ini, kekuatan TNI AL di Kaltim ditopang oleh tiga pangkalan utama, yakni Lanal Balikpapan, Lanal Sangatta (Kutai Timur), dan Lanal Berau.
Dia berharap pengembangan infrastruktur militer ini mampu meminimalisir ancaman di laut serta mendukung visi Kaltim sebagai pusat ekonomi maritim yang aman.
Dukungan Pemprov Kaltim
Pemprov Kaltim menegaskan akan terus memperkuat sinergi strategis dengan TNI AL guna memperketat pengamanan wilayah maritim.
“Langkah ini diambil mengingat posisi geografis Kalimantan Timur yang krusial sebagai pilar keseimbangan ekologi sekaligus motor ketahanan ekonomi kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara,” kata Rudy.
“Kekayaan sumber daya alam kita sangat berlimpah. Kaltim memiliki gugusan pulau dan kawasan perairan luas yang harus dilindungi secara maksimal, keamanan wilayah ini adalah fondasi bagi stabilitas nasional,” ujarnya.
Menurut Rudy, urgensi pengamanan maritim semakin meningkat seiring dengan akselerasi pembangunan IKN. Sebagai pusat pemerintahan baru, keamanan perairan di sekitar IKN menjadi prioritas utama.
