IKNPOS.ID – Pemerintah menetapkan target lifting minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari (bph) untuk tahun 2026. Sasaran tersebut dibebankan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai target tersebut bukan perkara mudah. Ia mengakui produksi migas nasional saat ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala teknis yang cukup kompleks.
Situasi menjadi semakin menantang setelah insiden kebocoran pipa migas yang terjadi pada awal 2026. Peristiwa itu berdampak langsung pada operasional Blok Rokan di Provinsi Riau, yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung produksi minyak nasional.
“Di awal tahun ini mengalami ada sedikit musibah kecil di Sumatera, pipa kita bocor yang kehilangan potensi loss kurang lebih sekitar 2 juta barel di awal tahun,” ucap Bahlil.
Meski demikian, pemerintah tetap menaruh optimisme bahwa target lifting minyak pada 2026 masih dapat dikejar. Berbagai langkah mitigasi dan strategi telah disiapkan guna menjaga sekaligus meningkatkan produksi minyak dalam negeri.
Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah mengaktifkan kembali sumur-sumur minyak tua. Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan puluhan ribu sumur minyak milik masyarakat agar dapat segera berkontribusi terhadap capaian lifting nasional.
“Bahkan sekarang, untuk 40.000 lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah kita keluarkan seperti di Jambi dan Sumatera Selatan, sekarang di Jawa Tengah kita sedang mempercepat proses perizinannya,” jelas dia.
Di sisi lain, Kementerian ESDM turut mendorong pemanfaatan teknologi melalui penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR). Teknologi ini dioptimalkan terutama di Blok Rokan yang dikelola Pertamina serta Lapangan Banyu Urip milik ExxonMobil, yang dinilai masih memiliki potensi peningkatan produksi meski tergolong lapangan matang.
“Strategi yang ketiga adalah bagaimana proyek yang Plan of Development (POD) sudah selesai kita juga melakukan percepatan (untuk produksi). Ini kita sudah panggil dan bicarakan dengan semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” ungkapnya.
