Perbaiki Desain dan Fungsi, Presiden Prabowo Targetkan IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028

IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dalam kunjungan kerja terbarunya, Presiden menekankan pentingnya kualitas desain dan ketepatan fungsi pada kompleks bangunan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan IKN benar-benar siap beroperasi secara penuh sebagai pusat politik nasional.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan Otoritas IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan sejumlah perbaikan.

Koreksi tersebut mencakup aspek estetika hingga efisiensi fungsi gedung agar sesuai dengan standar pusat pemerintahan yang modern.

Percepatan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif
Fokus utama pemerintah saat ini adalah mempercepat pembangunan fasilitas untuk lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden Prabowo menargetkan seluruh infrastruktur utama ini rampung pada tahun 2028 agar fungsi IKN sebagai “Ibu Kota Politik” dapat segera terwujud.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif,” ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa, 13 Januari 2026.

Ketua OIKN, Basuki Hadimuljono, beserta jajaran kementerian terkait kini tengah menindaklanjuti arahan tersebut. Evaluasi terus berjalan guna memastikan proses konstruksi tetap berada di jalur yang benar (on track), baik dari sisi kualitas bangunan maupun ketepatan waktu.

Mengedepankan Efisiensi dan Tata Kelola Berkelanjutan
Selain menyoroti aspek fisik bangunan, pemerintah juga memperhatikan integrasi ekosistem di IKN. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut bahwa pengembangan IKN tetap mengedepankan konsep kota cerdas (smart city) yang ramah lingkungan.

Pembangunan IKN tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga fokus pada tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Penyelarasan lintas sektor menjadi kunci utama agar pembangunan gedung-gedung pemerintahan tetap menjaga keseimbangan ekosistem hutan Kalimantan.