IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap kelengkapan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini, Kepala Negara secara tegas meminta Otoritas IKN (OIKN) untuk mengakselerasi pembangunan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif agar segera rampung.
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa tiga pilar utama demokrasi Indonesia—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—dapat beroperasi secara berdampingan dan utuh di ibu kota baru tersebut dalam waktu dekat.
Target Fungsional Tahun 2028
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai instruksi Presiden tersebut. Saat memberikan keterangan di Malang, ia menyebutkan bahwa pemerintah mematok target ambisius agar seluruh infrastruktur penunjang bagi lembaga negara tersebut siap digunakan pada tahun 2028 mendatang.
“Presiden menekankan pentingnya mempercepat penyediaan fasilitas bagi lembaga legislatif dan yudikatif. Fokusnya adalah memastikan seluruh pilar pemerintahan memiliki tempat yang representatif untuk menjalankan fungsinya,” ujar Prasetyo Hadi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meninjau langsung progres fisik di lapangan pada Selasa, 13 Januari 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan gedung-gedung pemerintahan tetap berjalan sesuai koridor namun dengan ritme yang lebih cepat.
Dua Catatan Penting untuk OIKN
Meski mendorong percepatan, Presiden Prabowo tetap memberikan sejumlah catatan kritis kepada OIKN agar kualitas bangunan tidak terabaikan. Ada dua poin utama yang menjadi sorotan mantan Menteri Pertahanan tersebut:
Penyempurnaan Desain dan Fungsi: Presiden meminta OIKN berkoordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengkaji ulang desain bangunan. Tujuannya adalah memastikan aspek fungsionalitas dan efisiensi ruang benar-benar optimal bagi kebutuhan DPR, MPR, hingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Efisiensi Waktu Konstruksi: Proses konstruksi di lapangan diminta untuk dipantau secara ketat per pekan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya keterlambatan yang bisa menggeser target fungsionalitas di tahun 2028.
