IKNPOS.ID – Koreksi Presiden Prabowo Subianto terhadap desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai bukan sekadar evaluasi teknis, melainkan sinyal kuat percepatan pembangunan. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut langkah Presiden justru menjadi momentum penting untuk memastikan IKN benar-benar siap sebagai ibu kota politik Indonesia.
Khozin menegaskan, arahan Presiden harus segera ditindaklanjuti agar target IKN sebagai pusat pemerintahan pada 2028 tidak meleset.
“Perubahan desain IKN jangan sampai justru menggeser target utama. IKN harus tuntas sebagai ibu kota politik pada 2028,” ujar Khozin di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Menurut Khozin, kunjungan perdana Prabowo ke IKN sebagai Presiden RI memiliki makna strategis. Kehadiran langsung Kepala Negara dinilai memberi arah yang lebih jelas dan fokus terhadap pembangunan IKN, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap proyek strategis nasional tersebut.
Ia menilai koreksi desain dan fungsi yang disampaikan Presiden secara normatif menjadi landasan kuat bagi Otoritas IKN (OIKN) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.
“Usulan Presiden memberi pesan tegas bahwa IKN bukan sekadar kota baru, tetapi harus benar-benar siap sebagai ibu kota politik, dengan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang konkret,” kata Khozin.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah instruksi kepada Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), termasuk koreksi terhadap desain dan fungsi kawasan inti pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan kompleks eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN, Kalimantan Timur.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden secara khusus meminta OIKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan perbaikan desain sekaligus mempercepat proses pembangunan.
“Bapak Presiden sejak awal memberikan penekanan agar fasilitas untuk legislatif dan yudikatif bisa dipercepat penyelesaiannya, dengan harapan semuanya dapat berfungsi pada 2028,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo tiba di IKN pada Senin malam (12/1/2026) bersama sejumlah menteri, lalu pada keesokan harinya menerima laporan langsung dari Ketua OIKN mengenai perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dengan adanya koreksi langsung dari Presiden dan dukungan DPR, pembangunan IKN kini memasuki fase krusial. Perubahan desain dan fungsi dinilai bukan sebagai hambatan, melainkan akselerator agar IKN benar-benar siap menjalankan perannya sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
Kini, publik menanti sejauh mana eksekusi di lapangan mampu menjawab target besar: menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai ibu kota politik Republik Indonesia pada 2028, tanpa kompromi terhadap waktu maupun fungsi.
