IKNPOS.ID – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kepastian itu tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun untuk proyek strategis nasional tersebut.
Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp4,7 triliun. Meski demikian, jika ditarik ke belakang, besaran anggaran 2026 terbilang lebih ramping dibandingkan puncak belanja IKN pada tahun-tahun awal.
Sebagai perbandingan, anggaran IKN pada 2023 mencapai Rp27 triliun, lalu melonjak tajam pada 2024 menjadi Rp43,3 triliun.
Fokus Anggaran: Kawasan Strategis dan Tata Kelola
Dalam dokumen APBN 2026, alokasi dana IKN terbagi dalam dua pos utama, yakni:
- Rp5,71 triliun untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis
- Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen
Skema ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari pembangunan masif ke penguatan fungsi inti kawasan dan tata kelola pemerintahan di Nusantara.
Tambahan Anggaran Ditolak DPR
Sebelumnya, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp14,92 triliun untuk memenuhi total kebutuhan pembangunan 2026 yang diperkirakan mencapai Rp21,18 triliun. Namun, usulan tersebut ditolak Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Penolakan ini membuat OIKN harus menyesuaikan prioritas pembangunan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
Prabowo Bermalam di IKN, Beri Catatan Khusus
Awal pekan ini, Presiden Prabowo melakukan kunjungan perdana ke IKN sebagai kepala negara, Senin (12/1). Kunjungan tersebut menjadi sorotan karena Prabowo memutuskan bermalam di Nusantara, setelah menghadiri sejumlah agenda penting di Kalimantan.
Salah satunya adalah peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, proyek terbesar PT Pertamina (Persero) saat ini.
Kunjungan ini juga menjadi momen evaluasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden memberikan koreksi langsung terhadap desain dan fungsi IKN.
“Masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden berikan koreksi, pertama terkait desain, kedua mengenai fungsi. Otorita IKN dan Kementerian PU diminta terus melakukan perbaikan,” ujar Prasetyo di Malang, Selasa (13/1).
