IKNPOS.ID – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman resmi dipimpin oleh Mayjen TNI Krido Pramono. Ia mengemban tugas menjaga kedaulatan negara di tiga wilayah Kalimantan, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.
Wilayah ini memiliki kondisi geografis luas, kultur masyarakat beragam, serta berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya Sarawak dan Sabah.
Sebagai pimpinan baru, Pangdam VI/Mulawarman berkomitmen menjalankan program 100 hari kerja dengan memulai konsolidasi internal guna memastikan seluruh struktur Kodam VI/Mulawarman bekerja secara optimal dan sejalan dengan kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat.
Related Post
“Konsolidasi ini mencakup penguatan disiplin, peningkatan budaya kerja, serta penegasan kembali tugas pokok satuan sesuai dengan dinamika wilayah,” ujar Mayjen TNI Krido Pramono, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, pemetaan terhadap seluruh program yang sedang berjalan, baik di satuan jajaran maupun staf, akan dilakukan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh terkait capaian, hambatan, serta prioritas kerja yang perlu segera ditangani.
Evaluasi juga dilakukan pada aspek operasional, logistik, intelijen, dan pembinaan teritorial agar Kodam mampu bergerak cepat, tepat, dan terukur dalam melaksanakan tugas.
Selain itu, Pangdam VI/Mulawarman menegaskan fokus utama lainnya adalah pengecekan kesiapan satuan yang terlibat langsung dalam pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta wilayah perbatasan.
“IKN sebagai pusat pemerintahan baru memiliki dinamika keamanan yang terus berkembang, sehingga membutuhkan tingkat kesiapsiagaan yang tinggi. Oleh karena itu, kami akan membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah daerah, Polri, instansi terkait, serta elemen masyarakat,” katanya.
Wilayah Kodam VI/Mulawarman dinilai sangat strategis karena mencakup kawasan pembangunan IKN dan perbatasan negara yang memerlukan sistem pengamanan berlapis.
Program pengamanan yang telah berjalan, seperti patroli perbatasan terpadu, pembinaan masyarakat perbatasan, penguatan satuan tugas mobil, serta dukungan keamanan pembangunan IKN, akan terus dilanjutkan.
Terverifikasi Dewan Pers