IKNPOS.ID – Pemulihan listrik pascabencana kembali menjadi perhatian serius di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Di tengah tuntutan percepatan layanan dasar, persoalan akses jalan justru muncul sebagai penghambat utama yang berpotensi memperpanjang krisis di daerah terdampak.
Pengamat Kebijakan Energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria, menilai kerusakan jaringan kelistrikan bukan faktor tunggal yang membuat listrik sulit pulih. Menurutnya, tertutup atau hancurnya akses jalan menuju infrastruktur vital PLN menjadi titik krusial yang sering luput dari sorotan.
“Hambatan utama pemulihan listrik di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan semata karena kerusakan jaringan. Masalah terbesarnya justru akses jalan menuju lokasi terdampak yang rusak atau tidak tersedia,” ujar Sofyano Zakaria.
Related Post
Petugas Siap, Akses Tak Mendukung
Sofyano menegaskan bahwa dalam banyak kejadian bencana, kesiapan teknis PLN sebenarnya tidak diragukan. Material, peralatan, dan sumber daya manusia sudah siaga untuk melakukan perbaikan darurat.
Namun, kesiapan tersebut tidak akan berdampak maksimal ketika jalur logistik menuju gardu, jaringan distribusi, dan transmisi tertutup. Kondisi ini membuat masyarakat harus menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan di tengah situasi darurat.
“Publik perlu tahu bahwa petugas PLN siap bekerja. Tapi semua itu menjadi tidak efektif saat akses jalan hancur. Akibatnya, warga harus menanggung ketiadaan listrik lebih lama,” kata Sofyano.
Listrik Kebutuhan Dasar, Bukan Pelengkap
Dalam pandangannya, listrik bukan sekadar fasilitas tambahan saat bencana. Sofyano menyebut listrik sebagai kebutuhan dasar yang menentukan keberlangsungan layanan publik dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, tanpa listrik layanan kesehatan akan terganggu, sistem komunikasi tidak berjalan, distribusi air bersih tersendat, dan aktivitas ekonomi berhenti total. Oleh karena itu, pemulihan listrik harus sejajar dengan penanganan darurat bencana, bukan ditempatkan sebagai agenda lanjutan.
Terverifikasi Dewan Pers