PEMBANGUNAN IKN NGEBUT! Kontrak Legislatif & Yudikatif Resmi Diteken, Nilainya Rp3 Triliun

Selain itu, 12 paket supervisi manajemen konstruksi juga tengah dilelang untuk memastikan semua pekerjaan terawasi dengan standar tinggi.

“Target kami, seluruh proyek batch 2 dapat dimulai serentak pada akhir November 2025,” jelas Basuki.

Basuki menegaskan seluruh pelaksana proyek harus menjunjung tiga prinsip utama:

1. Kualitas – seluruh material dan desain harus memenuhi standar nasional dan internasional.
2. Estetika – tata bangunan dan infrastruktur harus mencerminkan nilai budaya serta modernitas.
3. Keberlanjutan – pembangunan wajib ramah lingkungan dan memperhatikan keseimbangan ekosistem Nusantara.

“Saya tinggal di IKN. Saya bisa mengawasi langsung setiap hari. Tidak ada toleransi bagi pekerjaan yang tidak memenuhi standar,” terangnya.

Dorongan Ekonomi & Investasi di Sekitar IKN

Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif tidak hanya menjadi pondasi sistem pemerintahan Nusantara, tetapi juga pemicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Proyek senilai triliunan rupiah ini diprediksi menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Selain itu, meningkatkan permintaan jasa konstruksi.

Yang terpentingmembuka peluang investasi swasta di sektor-sektor pendukung. Seperti perumahan, transportasi, dan logistik.

Otorita IKN menegaskan keberhasilan proyek ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk menjadikan IKN sebagai pusat politik nasional yang modern, efisien, dan berkelanjutan pada tahun 2028.

Kawasan legislatif dan yudikatif akan menjadi simbol keseimbangan antara kekuasaan negara dan kearifan lokal, mencerminkan visi Indonesia sebagai bangsa yang maju namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya.

“Pembangunan ini bukan hanya infrastruktur, tapi warisan peradaban. Nusantara akan menjadi wajah baru Indonesia di mata dunia,” pungkas Basuki.