Sewaktu bekerja di BI, Burhanuddin rajin menulis artikel untuk media masa. Tulisan pertamanya dimuat di Harian Sinar Harapan. Ia masih ingat judulnya: Kredit di Masa Panen. Ia mengkritisi kebijakan pemerintah: mengapa memberi kredit di musim tanam. Akibatnya di masa panen harga jual gabah merosot. Petani tidak berdaya.
“Harusnya memberi kredit tani itu di masa panen. Agar petani kuat menahan hasil panennya yang lagi jatuh,” ujarnya. Petani bisa tunggu jual gabah saat harga sudah naik. Selisih harga itu bisa untuk biaya tanam dan mengembalikan kredit.
Begitu sering ia menulis di Kompas. Burhanuddin dipanggil pimpinan di BI. “Gara-gara tulisan Anda akan banyak pekerjaan yang harus dilakukan BI,” ujar pimpinan itu seperti ditirukan Burhanuddin.
Related Post
Sejak itu ia berhenti menulis. Padahal honorarium sebulan menulis, saat itu, lebih besar dari gajinya bekerja di BI.
Tentu Burhanuddin tidak perlu menyesal. Kalau ia ngotot jadi penulis mungkin tidak bisa menjadi Gubernur Bank Indonesia.
Apalagi di masa tuanya sekarang, 84 tahun, menulis di media tidak lagi mendapat honorarium. Bahkan ada media yang justru mengenakan biaya. Penulis seperti harus sewa lapak untuk memajang tulisan.
Sampai sekarang Burhanuddin masih sering bertemu Prabowo. “Pekan lalu masih bertemu beliau,” katanya. Ia juga masih sering diundang untuk ikut sidang kabinet terbatas.
“Ikut sidang kabinet sebagai apa?”
“Tidak tahu,” jawabnya terkikih pelan.
Dari ngobrol dengan Burhanuddin ini saya baru tahu di mana logika ekonominya: bisa tumbuh 8 persen.
Semua ekonom meragukan target itu. Tidak realistis. Kan tidak mungkin lagi mendapat FDI (dana investasi langsung dari asing) dalam nilai yang diperlukan. Nilainya terlalu besar.
Pun kalau dari utang luar negeri. Kapasitas berutang kita ada batasnya. Gabungan FDI dan utang hanya akan membuat ekonomi tumbuh lima persen. Seperti selama ini.
Lalu yang tiga persen dari mana?
Ternyata ada sumber lainnya. Yang tidak dipikirkan para ekonom. Prabowo sudah memikirkannya. Sejak lama: “dari underground economy,” ujar Burhanuddin.
Terverifikasi Dewan Pers