IKNPOS.ID – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah memasuki fase yang tidak dapat dibatalkan dan terus melaju dengan kecepatan penuh.
Otorita IKN menegaskan komitmen tak tergoyahkan untuk mewujudkan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Semua sumber daya dan strategi kini dikerahkan untuk memastikan target ambisius ini terpenuhi tepat waktu.
Related Post
“Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” tegas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025 menegaskan arah pembangunan nasional yang mencakup percepatan pembangunan IKN.
Regulasi ini menjadi peta jalan yang jelas, menargetkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai sebelum 2028.
Komitmen Investasi Tembus Rp 225 Triliun
Kepercayaan investor terhadap masa depan IKN tercermin dari besarnya komitmen finansial yang telah dikumpulkan.
Hingga saat ini, Otorita IKN telah mengantongi komitmen investasi fantastis senilai Rp 225,02 triliun.
Anggaran ini tidak hanya bersumber dari APBN, yang telah menyetujui dana sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Tetapi juga dari kekuatan investasi swasta dan skema kemitraan.
- Investasi Swasta Murni: Rp 66,3 Triliun
- Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU): Rp 158,72 Triliun (untuk pembangunan jalan, terowongan multi-utilitas, dan kawasan hunian).
Kombinasi pendanaan yang sehat ini menjadi bukti nyata stabilitas ekonomi nasional dan fondasi kepercayaan yang kuat dari dunia usaha terhadap proyek IKN.
Membangun Manusia dan Infrastruktur
Pembangunan IKN tidak hanya tentang beton dan baja, tetapi juga tentang pemberdayaan manusia.
Proyek ini sejalan dengan lima pesan kunci pembangunan Presiden Prabowo, khususnya dalam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Terverifikasi Dewan Pers