Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: PDIP Kritisi IKN, Danantara hingga Utang Whoosh

IKNPOS.ID – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi masa evaluasi penting bagi pemerintahan baru. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memberikan catatan kritis terkait sejumlah program prioritas, arah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga peran pembantu-pembantu “titipan” pemerintahan sebelumnya.

Andreas menilai, perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan tantangan tersendiri. Menurutnya, selama setahun ini pemerintahan Prabowo menghadapi masa evaluasi yang beart.

“Prabowo mulai memasuki masa kampanye Pilpres 2024 dengan janji melanjutkan pemerintahan Jokowi. Memadukan janji kampanye dengan ide dasar Asta Cita sebagai program prioritas ternyata tidak mudah,” ujarnya kepada wartawan, Minggu 19 Oktober 2025.

Salah satu sorotan utama Andreas adalah arah peruntukan IKN. Presiden Prabowo telah mengeluarkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menyatakan IKN akan menjadi Ibu Kota Politik pada 2028. Namun, Andreas menilai arah IKN masih perlu klarifikasi lebih lanjut.

“IKN perlu direvisi dan arah peruntukannya belum jelas. Pengelolaan aset strategis negara yang beralih dari BUMN ke Danantara akibat salah urus BUMN, proyek strategis nasional (PSN) menuai protes, dan KA-Cepat Whoosh meninggalkan utang pembayaran yang menjadi beban APBN,” kata Andreas.

Selain itu, Andreas mengamati fokus Prabowo selama setahun lebih tertuju pada program prioritas sambil meninjau ulang program-program Jokowi yang dinilai kurang efisien. Ia juga menyinggung keberadaan pembantu “titipan” Jokowi di pemerintahan Prabowo yang disebut masih berloyalitas ganda.

“Sementara Prabowo perlu memfokuskan program-program prioritasnya, seperti MBG, Danantara, dan Koperasi Merah Putih, sambil merevisi program-program Jokowi yang tidak efisien. Belum lagi sebagian pembantu ‘titipan’ Jokowi yang masih berloyalitas ganda,” jelasnya.

Andreas menambahkan, masa setahun ini adalah waktu yang menantang untuk mengalihkan fokus pemerintahan agar program-program prioritas Prabowo bisa segera diakselerasi. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program-program utama pemerintah.