IKNPOS.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki hak cuti yang diatur secara resmi oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Meskipun sama-sama ASN, ternyata ada perbedaan mendasar dalam hak cuti antara keduanya, terutama dalam hal cuti besar, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting.
Kebijakan ini tertuang dalam sejumlah regulasi, antara lain:
Related Post
Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
Peraturan BKN No. 17 Tahun 2021 tentang Manajemen ASN
Peraturan BKN No. 7 Tahun 2022 tentang Hak Cuti PPPK
Pemahaman tentang hak cuti ini sangat penting, agar ASN dapat mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sekaligus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
1. Cuti Tahunan: Hak Dasar untuk Semua ASN
Baik PNS maupun PPPK berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setiap tahun.
Syaratnya, mereka harus sudah bekerja minimal satu tahun penuh di instansi terkait.
Cuti tahunan ini dapat digunakan untuk liburan, urusan keluarga, atau keperluan pribadi lainnya.
Menariknya, hak cuti ini tidak bisa dihapus, tetapi bisa ditunda atau digabung dengan tahun berikutnya bila tidak digunakan karena kepentingan dinas.
“Cuti tahunan adalah hak dasar bagi setiap ASN, termasuk PPPK, untuk menjaga keseimbangan antara kinerja dan kesejahteraan pribadi,” tulis BKN dalam panduannya.
2. Cuti Besar: Hanya untuk PNS
Salah satu perbedaan paling mencolok antara PNS dan PPPK terletak pada cuti besar.
Cuti besar hanya diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja minimal lima tahun secara terus-menerus.
Biasanya, cuti besar dimanfaatkan untuk ibadah haji, istirahat panjang, atau urusan pribadi jangka panjang.
Durasi cuti besar: 3 bulan
Syarat: Sudah bekerja minimal 5 tahun
Keterangan khusus: Cuti haji tidak mensyaratkan masa kerja 5 tahun
Sementara itu, PPPK tidak memiliki hak cuti besar karena sistem kerja mereka berbasis kontrak. Meski begitu, PPPK tetap bisa mengajukan cuti tahunan atau cuti sakit bila diperlukan.
Terverifikasi Dewan Pers