IKNPOS.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti capaian ekonomi nasional yang menunjukkan tren positif di tahun pertama pemerintahannya. Dalam rapat kabinet di Istana Negara, Senin (20/10/2025), ia menyebut angka kemiskinan Indonesia kini menyentuh level 8,47 persen—terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.
“Kita patut bersyukur, angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Berdasarkan catatan para pakar, ini merupakan yang terendah sejak Indonesia merdeka,” kata Prabowo di hadapan jajaran menterinya.
Pencapaian Bersejarah, Tapi Pemerintah Tak Boleh Lengah
Meski angka tersebut menjadi pencapaian penting, Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh cepat puas. Ia menilai masih banyak pekerjaan rumah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Related Post
Selain itu, Prabowo mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,67 persen, terendah sejak krisis 1998. “Ini pencapaian yang baik, tapi kita harus ingat, 4,67 persen dari 287 juta penduduk tetap berarti jutaan orang yang butuh pekerjaan,” ujarnya.
Tantangan Baru di Era Otomasi dan AI
Presiden menyoroti tantangan besar yang muncul akibat kemajuan teknologi, terutama perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan robotika. Ia menilai dua sektor tersebut berpotensi mengubah peta dunia kerja secara drastis jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
“Kita harus waspada terhadap dampak AI. Di Jerman, pabrik Volkswagen yang dulu mempekerjakan 5.000 hingga 6.000 orang kini hanya membutuhkan 30 orang, karena sisanya sudah digantikan robot,” jelasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah kini fokus menyeimbangkan antara percepatan digitalisasi dan perlindungan tenaga kerja. “Kita perlu menyiapkan SDM yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan pengangguran baru,” tegasnya.
Pemerintah Fokus Perkuat Lapangan Kerja Produktif
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berencana memperkuat sektor industri padat karya, pertanian modern, serta ekonomi kreatif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja luas. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.
Terverifikasi Dewan Pers