IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap memfasilitasi forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Diharapkan, forum ini akan menjadi wadah pembahasan kewenangan pemerintah daerah dengan OIKN, sebagai bentuk persiapan Kukar menjadi daerah mitra strategis IKN.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kantor OIKN, Bimo, dalam pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kukar di Kantor OIKN, Selasa 7 Oktober 2025 lalu.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Kukar dan OIKN dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar yang saat ini sedang difinalisasi.
Menurutnya, forum Musrenbang yang direncanakan akan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kecamatan, agar pembahasan menjadi lebih komprehensif.
“Terima kasih atas kedatangan Pemkab dan DPRD Kukar. Untuk pembahasan ini, kami akan mengundang semua pihak yang terlibat termasuk para camat, nanti kita bahas kembali dalam forum Musrenbang,” ujar Bimo.
OIKN Dukung Upaya Pemkab Kukar dalam Penyesuaian Kebijakan Pembangunan
Menurut Bimo, pada prinsipnya OIKN mendukung setiap upaya Pemkab Kukar dalam menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan IKN.
Dukungan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama di wilayah perbatasan administratif antara Kukar dan kawasan IKN.
“Prinsip kami sederhana, OIKN siap mendukung kebutuhan Pemkab Kukar dalam penyusunan RPJMD maupun penyesuaian tata ruang. Sinergi ini harus terus diperkuat demi kelancaran pembangunan bersama,” tambahnya.
Pemkab Kukar Sambut Positif Rencana OIKN
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut menyambut positif rencana OIKN untuk menggelar forum Musrenbang.
Menurutnya, Kukar harus aktif berkoordinasi dengan OIKN agar posisi daerah sebagai mitra IKN semakin jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan regional.
“Bagi kami, Kukar adalah mitra strategis IKN. Karena itu, penting memastikan setiap langkah perencanaan daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional yang berpusat di IKN,” tutur Rendi.
