IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kolaborasi kajian penamaan rupa bumi (toponimi) di kawasan Nusantara, meliputi jalan-jalan, embung, hingga gedung-gedung perkantoran/pemerintahan.
Kegiatan ini dihadiri tujuh peneliti BRIN lintas bidang keilmuan berbeda, salah satunya memaparkan rencana kerja sama pengembangan Social Early Warning System (SEWS) untuk mendeteksi potensi konflik sosial di wilayah IKN.
Kolaborasi tersebut akan dilaksanakan melalui dua tahap, mencakup riset lapangan dan penyusunan peta toponimi sesuai dengan titik lokasi yang terdapat di kawasan Nusantara.
Lebih lanjut, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa kerja sama dengan BRIN merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi tata ruang dan tata sosial IKN menuju Ibu Kota Politik tahun 2028.
“Toponimi ini akan sangat diperlukan. Kami siap berkontribusi dengan apa saja yang BRIN butuhkan, dengan catatan kajian ini harus bisa dimanfaatkan secara nyata. Tidak hanya nama jalan saja, tetapi setiap kawasan Nusantara harus kita beri identitas,” ujar Basuki.
Basuki juga menargetkan agar hasil kajian toponimi dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2027. Sementara itu, Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, Prof. Dr. M. Rokhis Khomarudin, menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya berfokus pada penamaan geografis, tetapi juga penguatan dimensi sosial dan budaya dalam setiap unsur buatan tata kota.
“Kami perlu mendalami beberapa alternatif yang nanti akan kami usulkan, termasuk penamaan yang futuristik dan juga terkait tidak hanya warga lokal saja, tetapi juga mendapatkan masukan dari para pendatang yang ada di kawasan IKN ini,” jelas Rokhis.
Sebagai bagian dari kegiatan, rombongan BRIN turut meninjau sejumlah infrastruktur penting, seperti embung-embung, Bendungan Sepaku Semoi, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai.
Terverifikasi Dewan Pers