IKNPOS.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kabar mengejutkan terkait rencana penangkapan besar-besaran terhadap pelaku penyelundupan dan praktik under invoicing yang selama ini merugikan keuangan negara.
Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube Kompas TV pada Selasa (21/10/2025), Purbaya mengatakan bahwa daftar nama para pelaku sudah dikantongi pemerintah dan siap dieksekusi oleh aparat penegak hukum dalam waktu dekat.
“Yang (melakukan) under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak apa, tekstil, baja, apa segala macam itu kan sudah ada nama-nama pemainnya,” ungkap Purbaya dengan tegas.
Menurutnya, langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membersihkan praktik mafia impor dan penyelundupan yang selama ini melemahkan struktur industri nasional.
Apa Itu Under Invoicing dan Mengapa Berbahaya untuk Ekonomi?
Under invoicing merupakan praktik manipulatif dalam dunia perdagangan internasional, di mana pelaku sengaja mencantumkan nilai faktur lebih rendah dari harga sebenarnya.
Tujuan utamanya adalah menghindari bea masuk dan pajak, sehingga merugikan pendapatan negara. Praktik ini termasuk pelanggaran berat dalam ketentuan kepabeanan dan bisa dikenakan sanksi pidana.
Dalam banyak kasus, under invoicing dilakukan oleh importir nakal di sektor-sektor strategis seperti tekstil, baja, dan rokok, yang selama ini menjadi tulang punggung industri nasional.
Tidak Pandang Bulu, Semua Akan Diproses
Menkeu Purbaya menegaskan, aksi bersih-bersih ini tidak akan pandang bulu, termasuk jika pelaku berasal dari kalangan pejabat atau pengusaha besar.
“Kan tinggal kita pilih aja siapa yang mau kita proses,” ujarnya.
Purbaya menambahkan bahwa langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan ekonomi yang bersih dan berkeadilan.
“Yang suka main selundup, saya tangkap. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya enggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya pasti ada yang paling tinggi, Presiden paling tinggi di sini. Pasti beres,” kata Purbaya sebelumnya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
