Radioaktif itu lantas menempel di kontainer pengangkut udang milik PT BMS. Terbawa sampai ke Amerika. Cs-137 tidak mudah hilang.
Dalam 35 tahun hanya hilang separonya. 35 tahun berikutnya berkurang separonya dari separo yang masih ada. Perlu lebih 100 tahun untuk bisa hilang sendiri.
Di Amerika udang dari Cikande dikirim ke puluhan supermarket milik Walmart. Maka pemerintah Amerika mewajibkan Walmart memusnahkan udang dari Indonesia itu. Juga meminta agar kontainer yang sudah tiba di Amerika untuk dikembalikan ke Indonesia. Ratusan kontainer. Yang masih di perjalanan harus putar balik di tengah laut –kembali ke Tanjung Priok.
Related Post
Amerika juga langsung keluarkan jurusan Sapujagat. Tidak hanya udang PT BMS yang dilarang masuk Amerika, juga semua udang dari Indonesia. Siapa pun eksporternya.
Bahkan Amerika bikin sanksi tambahan. Untuk bisa masuk Amerika tidak hanya harus lolos FDA, tapi juga harus bersertifikat. Masih belum jelas lembaga apa yang mengeluarkan sertifikat nir-radioaktif.
Pesaing udang Indonesia tentu memanfaatkan situasi ini. “Pesaing utama kita adalah Ekuador, Vietnam, India, dan Thailand,” ujar Prof Dr Andi Tamsil, ketua umum asosiasi udang Indonesia.
Dr Andi adalah ahli pembiakan ikan dari IPB Bogor –setelah S-1 dan S-2 di Unhas Makassar. Kini ia dosen perikanan di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.
“Pemerintah lambat sekali. Harusnya langsung melancarkan diplomasi udang dengan Amerika,” ujar Prof Andi Tamsil. “Sampai hari ini saya minta menghadap Pak menteri pun belum bisa,” katanya.
“Yang terkontaminasi kan hanya yang dari BMS. Itu pun bukan akibat kelalaian BMS. Udang BMS dari tiga pabrik lainnya pun masih aman,” ujar Dr Andi.
Andi masih menyisakan dua harapan: agar cepat dilakukan diplomasi dengan Tiongkok. “Ekspor udang kita ke Tiongkok amat sangat kecil. Hanya dua persen,” ujarnya. “Apalagi kalau benar PT PMT itu PMA asal Tiongkok,” tambahnya.
PT PMT telah menimbulkan bencana nasional. Primadona Indonesia sedang kejang-kejang. Ratusan triliun rupiah menguap. Satu juta orang akan kehilangan pekerjaan.
Terverifikasi Dewan Pers