Pesan Dedi Mulyadi untuk Menkeu Purbaya
Lebih lanjut, Dedi juga menyoroti cara komunikasi yang digunakan Menkeu Purbaya. Ia meminta sang menteri bersikap lebih adil dan proporsional dalam menyampaikan data agar tidak merugikan daerah yang sudah bekerja maksimal.
“Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya kalau semuanya dianggap sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan. Akhirnya daya dukung fiskalnya menurun, dan ini berefek buruk bagi kinerja pembangunan,” ujar Dedi.
Menurutnya, komunikasi publik seorang pejabat negara seharusnya tidak hanya menyoroti yang buruk, tetapi juga mengapresiasi daerah yang berhasil menjaga fiskal dan mempercepat realisasi APBD.
Related Post
Daftar 15 Daerah dengan Dana APBD Terbesar di Bank versi Kemenkeu
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengumumkan 15 daerah dengan jumlah dana APBD terbesar yang masih tersimpan di bank. Berikut daftarnya:
Provinsi DKI Jakarta – Rp14,6 triliun
Provinsi Jawa Timur – Rp6,8 triliun
Kota Banjarbaru – Rp5,1 triliun
Provinsi Kalimantan Utara – Rp4,7 triliun
Provinsi Jawa Barat – Rp4,1 triliun
Kabupaten Bojonegoro – Rp3,6 triliun
Kabupaten Kutai Barat – Rp3,2 triliun
Provinsi Sumatera Utara – Rp3,1 triliun
Kabupaten Kepulauan Talaud – Rp2,6 triliun
Kabupaten Mimika – Rp2,4 triliun
Kabupaten Badung – Rp2,2 triliun
Kabupaten Tanah Bumbu – Rp2,11 triliun
Provinsi Bangka Belitung – Rp2,10 triliun
Provinsi Jawa Tengah – Rp1,9 triliun
Kabupaten Balangan – Rp1,8 triliun
Mengapa Dana Daerah Sering Mengendap di Bank?
Fenomena dana daerah mengendap di bank sebenarnya bukan hal baru. Ada beberapa faktor penyebab yang sering muncul, di antaranya:
Keterlambatan proses lelang dan proyek fisik.
Perubahan regulasi dan birokrasi anggaran.
Ketakutan daerah dalam mengambil keputusan keuangan karena audit ketat.
Kurangnya kapasitas perencanaan dan koordinasi antar instansi.
Namun, penyimpanan dana dalam bentuk deposito berjangka menjadi masalah ketika uang publik tidak segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Terverifikasi Dewan Pers