IKNPOS.ID – Pemerintah memastikan bahwa kesejahteraan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa terus meningkat dari waktu ke waktu, asalkan prosedur administrasi dijalankan dengan benar dan kebijakan pemerintah diterapkan secara konsisten.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Taspen 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pensiunan bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bisa tumbuh apabila seluruh elemen yang terkait bekerja dengan disiplin dan profesional.
Related Post
Peningkatan Kesejahteraan Butuh Dukungan Administratif
Zudan menegaskan bahwa kenaikan kesejahteraan pensiunan PNS sangat bergantung pada tiga faktor utama: kebijakan pemerintah, kinerja ASN selama masa dinas, dan kelengkapan administrasi di PT Taspen.
Ia menyoroti bahwa banyak kendala pencairan pensiun terjadi karena kelalaian administratif, seperti akun Taspen yang tidak aktif atau data peserta yang belum diverifikasi.
“Pastikan akun Taspen aktif, lakukan otentikasi data secara rutin, dan verifikasi seluruh dokumen pendukung. Itu kunci agar gaji pensiun cair tepat waktu dan tanpa hambatan,” ujar Zudan.
Langkah-langkah administratif ini, lanjutnya, menjadi fondasi bagi sistem pensiun nasional yang sehat, akuntabel, dan berkeadilan.
Ia menilai bahwa kepatuhan ASN terhadap proses administrasi sejak masih aktif bekerja akan berdampak positif pada manfaat yang diterima saat masa pensiun tiba.
Skema “Single Salary System” untuk Gaji yang Lebih Adil
Dalam kesempatan yang sama, Zudan mengusulkan penerapan skema single salary system, yakni sistem penggajian berbasis satu komponen yang menggabungkan gaji pokok dan tunjangan ASN.
Menurutnya, sistem ini akan membuat perhitungan gaji dan manfaat pensiun menjadi lebih sederhana, transparan, dan adil.
“Dengan sistem gaji tunggal, kesejahteraan ASN dan pensiunan akan lebih terjamin karena pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efisien dan mudah diaudit,” jelasnya.
Terverifikasi Dewan Pers