Jumlah yang dipindahkan di tahap awal diperkirakan mencapai ribuan orang, seiring dengan penyelesaian kawasan legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pada penerapan sistem pemerintahan cerdas atau smart governance, di mana layanan digital, integrasi data, dan efisiensi birokrasi akan menjadi prioritas utama.
IKN dan Harapan Politik Baru
Pemerintah menegaskan, transformasi IKN sebagai ibu kota politik bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan juga upaya menciptakan tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan sesuai tuntutan zaman.
Jika target-target pembangunan tercapai, maka tahun 2028 akan menjadi tonggak sejarah baru, Indonesia memiliki Ibu Kota Politik Nusantara, kota dengan wajah modern yang tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga simbol peradaban baru bangsa.
