IKNPOS.ID – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi menjalin kerja sama dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dan Ketua Pembina JSLG, Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H, di Auditorium Kantor Balai Kota Otorita IKN, Selasa (7/10/2025).
“Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa yang perlu disiapkan untuk persiapan IKN menjadi pemdasus, sehingga ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan kuliah umum yang diisi oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003–2008).
Kegiatan ini menjadi wadah penguatan wawasan bagi para pegawai Otorita IKN dalam memahami arah penyusunan struktur pemerintahan daerah khusus menuju Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028.
Dalam paparannya, Jimly menegaskan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan Nusantara sebagai daerah khusus, yakni constitution rules (aturan konstitusional), constitution institution (kelembagaan konstitusional), dan constitution culture (budaya konstitusional).
“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan aspek tertib administrasi, tata kelola, etik dan budaya, pelibatan masyarakat lokal dan sosial ekonomi,” kata Jimly.
Melalui kerja sama ini, Otorita IKN menegaskan kesiapannya membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya kokoh secara hukum, tetapi juga mencerminkan pembangunan Nusantara sebagai contoh masa depan dan peradaban bangsa. Kita harus bangga dan sekaligus bertekad bahwa kota Nusantara sebagai miniatur peradaban masa depan.
Jimly mengingatkan bahwa tenggelamnya suatu peradaban terjadi karena kualitas institusinya tidak bermutu. Sebaliknya, majunya peradaban lahir dari institusi yang bermutu. Mari kita menata kelembagaan itu bersama.
Terverifikasi Dewan Pers