IKNPOS.ID – Pemerintah menegaskan kembali pentingnya disiplin bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS.
Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang menjadi dasar hukum baru dalam menegakkan etika dan profesionalisme ASN.
Salah satu poin penting dari peraturan ini terdapat pada Pasal 43, yang menyebutkan bahwa pelanggaran disiplin dapat berimbas langsung pada penundaan kenaikan pangkat.
Aturan ini menjadi pengingat keras bahwa integritas dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi faktor utama dalam menentukan masa depan karier seorang PNS.
Tiga Kategori Pelanggaran Disiplin: Ringan, Sedang, dan Berat
PP 94/2021 membagi pelanggaran disiplin ke dalam tiga kategori utama, yakni:
- Pelanggaran Ringan, biasanya berupa tindakan yang tidak terlalu berdampak besar terhadap kinerja, seperti keterlambatan masuk kerja atau tidak menggunakan seragam dinas sesuai ketentuan.
- Pelanggaran Sedang, seperti meninggalkan tugas tanpa izin dalam waktu tertentu, menyalahgunakan fasilitas kantor, atau melanggar etika jabatan.
- Pelanggaran Berat, misalnya menerima suap, melakukan tindak pidana, hingga penyalahgunaan wewenang yang mencoreng nama instansi.
Untuk dua kategori terakhir, pelanggaran sedang dan berat, PP 94/2021 menetapkan sanksi tegas yang bisa mencakup penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Dampak Langsung pada Karier PNS
Pasal 43 PP 94/2021 secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk calon PNS (CPNS). Artinya, seorang CPNS yang baru mulai berkarier pun wajib memahami dan menaati aturan disiplin sejak awal.
Jika terbukti melakukan pelanggaran tingkat sedang atau berat, CPNS bisa dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat atau bahkan dihentikan dari statusnya sebagai calon PNS.
Kondisi ini tentu menjadi peringatan bagi seluruh ASN untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Terverifikasi Dewan Pers