Mensesneg Prasetyo Buka Opsi Bantuan Tunai
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ikut menanggapi. Ia menyebut ide mengalihkan anggaran MBG menjadi bantuan tunai sebenarnya sudah lama muncul sejak tahap perancangan awal.
Namun, pemerintah menilai skema dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini dijalankan BGN masih merupakan opsi terbaik.
“Bahwa masih ada catatan-catatan, ya betul kita akui. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap paling tepat untuk saat ini,” ucapnya.
BGN Klaim Penyerapan Akan Melonjak di Akhir Tahun
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa lambatnya penyerapan karena pembangunan SPPG tidak bisa instan.
Pada Januari 2025, hanya ada 190 unit dapur yang aktif sehingga penyerapan kecil. Kini sudah ada 8.344 dapur dengan target 20.000 SPPG pada Oktober mendatang.
“Kalau Oktober sudah 20 ribu SPPG, maka penyerapan bisa Rp20 triliun sendiri. Jadi wajar kalau besarannya baru kelihatan di akhir tahun,” jelas Dadan.
Indef Ingatkan Risiko: Keracunan, Korupsi, dan Beban Fiskal
Namun, lembaga riset Indef memberi peringatan keras. Menurut Izzudin Al Farras, program MBG menyimpan potensi masalah besar jika tidak segera dievaluasi:
Kasus keracunan massal – hingga Agustus 2025, sudah ada lebih dari 4.000 siswa jadi korban.
Dugaan dapur fiktif dan food tray bermasalah – termasuk kabar adanya bahan makanan mentah, hewan hidup, hingga dugaan penggunaan minyak babi.
Ancaman skandal korupsi di masa depan karena pengawasan yang lemah.
Beban fiskal raksasa – anggaran MBG 2026 sudah dipatok Rp335 triliun, setara 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan.
Indef menilai, kondisi ini justru berpotensi menggerus kualitas SDM alih-alih meningkatkan gizi anak bangsa.
Nasib MBG di Ujung Tanduk
Program Makan Bergizi Gratis kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, program ini adalah janji kampanye besar Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
Namun di sisi lain, implementasinya penuh masalah: keracunan massal, serapan anggaran rendah, hingga risiko fiskal jebol.
Jika tidak ada percepatan, maka relokasi anggaran MBG pada Oktober 2025 bisa jadi langkah tegas yang harus diambil pemerintah.
Terverifikasi Dewan Pers